Kepala biro politik Hamas Ismail Haniyah, menyampaikan terimakasih dan apresiasi kepada PM Malaysia Mahatir Mohammad, atas sikap mulianya melarang masuk atlet Israel masuk negaranya.

Dalam pesan yang dikirimkan kepada Mahatir, Haniyah mengungkapkan, “Kami merasa bangga dan dengan segenap penghargaan atas sikap tuan yang mulia, menolak visa masuk para atlet Israel ke Malaysia untuk mengikuti kejuaraan renang internasional.

Haniyah menegaskan, sikap mulia ini mencerminkan sikap hakiki Malaysia yang bersejarah membantu perjuangan bangsa Palestina, yang setiap harinya menjadi korban kejahatan penjajah Israel.

Haniyah menyampaikan apresiasi dan terimakasih atas sikap mulia ini, Mahatir menolak visa masuk delegasi Israel yang akan hadir dalam kejuaraan internasional maupun visa lainnya, dan sikap Malaysia mendukung perjuangan Palestina.

Haniyah menambahkan, sikap Malaysia menampilkan solidaritas dan dukungan bagi bangsa Palestina, yang tengah menghadapi penjajahan dan berupaya membebaskan diri dan meraih kemerdekaan.

Sikap Malaysia yang terdepan mendukung Palestina mendapatkan apresiasi luas di kalangan Palestina, yang menolak normalisasi dengan penjajah zionis.

Kepala biro politik Hamas memaparkan bahayanya langkah normalisasi dengan penjajah zionis di dunia Arab dan Islam, yang dimanfaatkan oleh penjajah zonis untuk menambah kebijakan permukiman dan yahudisasi, serta meningkatkan kejahatannya terhadap bumi Palestina dan kota Al-Quds serta Masjidil Aqsha.

Pemerintah Malaysia menegaskan pekan lalu, tidak mungkin bagi setiap delegasi Israel memasuki negaranya untuk berpartisipasi dalam kejuaraan olah raga maupun lainnya.

Kementerian dalam negeri dan keamanan nasional di Gaza menegaskan, Gaza akan terus mengirimkan pesan damai bagi segenap bangsa Arab, pasca aksi penyelamatan kepada 6 nelayan Mesir di lepas pantai Gaza.

Juru bicara kementerian dalam negeri Iyad al Bazam mengatakan, “Gaza akan terus mengirimkan pesan damai, “Siapa yang masuk Gaza dia aman, kecuali zionis dan sekutunya.”

Al Bazam menegaskan, “Hari ini kita melihat makna ukhuwah dan saling menghormati antara saudara dalam bentuknya yang indah, dengan selamatnya 6 nelayan Mesir yang terhempas gelombang ke pantai Gaza, mereka hampir meninggal dunia seandainya tak ada pertolongan Allah, dan kesiapan polisi laut Palestina di waktu yang tepat.”

Ia menambahkan, “Kami melihat kebahagiaan di wajah keenam nelayan tersebut, dan kami memberikan bantuan semampu kami, dengan penuh kebahagiaan bisa kembali ke keluarga mereka dengan selamat, setelah berjibaku melihat kematian dengan mata kepala mereka, seandainya tidak ada pertolongan Allah.”

Jubir kemendagri menyampaikan apresiasi kepada para nelayan Mesir dan keluarga mereka atas keselamatan para nelayan dan kembali ke keluarga dengan selamat, dan polisi laut Gaza masih terus mencari 1 orang nelayan yang masih hilang belum ditemukan.

Sejumlah prediksi Israel menunjukan kemungkinan pecahnya konfrontasi militer sepanjang tahun 2019, antara tentara Israel dengan Iran dan atau Hizbullah di satu pihak maupun dengan bangsa Palestina, di pihak lainya makin meningkat.

Kemungkinan ini didasarkan pada laporan penilaian strategis tahunan Israel untuk tahun 2019 yang dibuat Institut Riset Keamanan Nasional Israel di Universitas Tel Aviv yang dilansir surat kabar Yediot Ahronot yang berbahasa Ibrani, Kamis (17/1).

Dalam laporan itu disebutkan, penyabab kekhawatiran Israel berlipat ganda menyusul kondisi realitas yang terjadi, seperti hadirnya militer Iran di Suriah, proyek pengembangan rudal Hizbullah yang sampai ke Hamas, serta kemungkinan memanasnya situasi di Tepi Barat.

Laporan yang juga melibatkan sejumlah petinggi militer Israel seperti Amos Yadlin, direktur pusat dan mantan kepala Divisi Intelijen Militer menunjukan, sebagian besar front di sekitar Israel hampir meledak, tinggal menunggu kejutan yang dapat memicunya seperti front Suriah, Libanon dan Jalur Gaza. Meski ada upaya yang saling mencegah antara mereka untuk tidak terjadinya konfrontasi militer yang luas.

Seandainya skenario ini terjadi konfrontasi yang meluas, diprediksikan tidak hanya satu front saja atau secara sepihak. Kemungkinan Israel akan menemukan semuanya. Sehingga ia menghadapi Iran di Suriah dan Hizbullah di utara, organisasi Palestina di Jalur Gaza selatan. Dan tentunya ini butuh persiapan yang matang.

Menurut prediksi, front utara merupakan ancaman paling serius bagi Israel selama 2019. Ketika stabilitas keamanan sudah kembali ke Suriah dan Rusia mempersenjatai itu, maka sangat sulit bagi Israel menghadapinya. Demikian juga dengan berkurangnya kebebasan bergerak bagi tentara Israel di perbatasan utara.

Dia menambahkan, konfrontasi militer di selatan berhadapan dengan Hamas di Gaza menjadi top skenario di tahun ini. Karena penyebabnya semakin membesar bersamaan dengan memburuknya kondisi hidup di Gaza dan tekanan Otoritas Palestina pada Hamas, disamping mandegnya upaya pencegahan yang dilakukan Israel terhadap gerakan ini.

Laporan itu mengatakan bahwa front Gaza kemungkinan besar akan meledak lebih cepat daripada front lainnya. laporan merekomendasikan agar militer Zionis segera menyiapkan front yang lebih luas lagi kesiapan tentara, “Israel” untuk konfrontasi militer dengan Hamas, “tidak ada ruang untuk pemahaman politik dengan mereka,” menurut perkiraan Zionis.

Laporan itu memperkirakan kemunduran situasi keamanan di Tepi Barat dengan pengumuman oleh Presiden AS Donald Trump tentang “kesepakatan abad ini”, dengan perkiraan mendekati akhir masa pemerintahan Presiden Mahmoud Abbas.

Front Rakyat menegaskan penolakan terhadap penangkapan politik dan penyiksaan terhadap warga Palestina, dan menuntut untuk segera dihentikan.

Tokoh Front Rakyat di Tepi Barat, Zaher Syashtari menjelaskan, sikap Front Rakyat menolak tegas upaya membungkam kebebasan publik, dan menodai demokrasi di Tepi Barat.

Ditegaskan bahwa penangkapan politik dan penyiksaan membahayakan tatanan sosial Palestina, dan memperkokoh perpecahan internal, Front menuntut agar tindakan ini segera dihentikan.

Zaher menyerukan kepada segenap lembaga HAM untuk lebih serius mencegah pelanggaran HAM di Tepi Barat terhadap para tahanan politik, dan menuntut segenap keluarga para tahanan untuk melanjutkan perjuangan menentang kebijakan ini, dan sangat penting menggalang dukungan rakyat untuk menghentikannya.

Front Rakyat menolak tegas aturan cyber crime yang digunakan otoritas untuk menangkap warga di Tepi Barat. Disebutkan bahwa upaya menghasut perselisihan sectarian tidak dapat diterima.

Front kembali menegaskan penolakan terhadap penangkapan politik disebabkan aktifitas perlawanan terhadap penjajah zionis, dan menuntut otoritas untuk merealisir keputusan dewan nasional, menghentikan kerjasama keamanan segera, dan kembali ke pangkuan rakyat dengan menyukseskan rekonsiliasi Palestina, untuk mengakhiri suasana memanas di kalangan rakyat Palestina.