Forum Ekonomi Palestina merekomendasikan penerapan kebijakan keuangan untuk meringankan beban warga di Jalur Gaza. Mereka menyerukan penghentian sanksi ekonomi ke Gaza sejak 2017, termasuk diantaranya pengurangan gaji karyawan dan pemotongan gaji pegawai negeri sipil.

Dalam lokakarya yang diadakan di Gaza, Senin (21/1) Forum ini membahas situasi ekonomi dan menyerukan pemerintah untuk menyediakan akses informasi tentang statistik di bidang ekonomi dan keuangan.

yang berjudul “Realitas Ekonomi di Jalur Gaza: Antara Sanksi dan Koleksi ” membahas kebijakan keuangan di Jalur Gaza dan dampaknya terhadap hak ekonomi dan sosial. Ikut dalam lokakarya ini sejumlah praktisi ekonomi, sosial dan media.

Acara ini dibuka oleh Raji Sourani, Direktur Pusat Peninjauan situasi ekonomi di Gaza dan kondisi kehidupan penduduk Gaza yang buruk. Ia menekankan bagi semua lembaga negara maupun swasta mengenakan pajak pada warga negara tanpa ketentuan hukum.

Saifuddin Odeh, kepala kebijakan moneter dan pasar keuangan mengatakan, perkembangan ekonomi, politik dan keamanan telah secara langsung memengaruhi aktivitas dan pertumbuhan ekonomi, terutama mengingat pengurangan gaji para pegawai pemerintah dan ribuan pensiunan wajib pada 2017 dan 2018. Secara signifikan mempengaruhi kondisi kehidupan, kemanusiaan dan ekonomi di Jalur Gaza.

Sementara, Presiden Serikat Pekerja Publik di Otoritas Palestina, Aref Abu Jarad menyebutkan, “memburuknya kondisi hidup para pegawai di sektor publik karena kebijakan dan tindakan pemerintah terhadap mereka sejak 2017, dimulai dengan pengurangan gaji pejabat publik di Jalur Gaza dan pensiunan wajib bagi ribuan karyawan tanpa dasar hukum yang mengatur hak-hak pegawai negeri dan personil militer.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes:

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>